Amerika Serikat Desak Google Jual Chrome untuk Hindari Pasal Anti Monopoli

JAKARTA – otoritas Amerika Serikat mendesak Google untuk jual Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang mana diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang dimaksud dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar serta kemungkinan mengharuskan Google untuk berjualan Android.
Pejabat antimonopoli mengungkapkan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa mengedarkan Android jikalau upaya hukum yang digunakan diusulkan tidak ada mencegahnya mengeksploitasi kendalinya melawan sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang digunakan dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google pada internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tak akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul setelahnya putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada lingkungan ekonomi mesin pencari, telah lama melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengungkapkan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk menggalakkan jadwal intervensionis radikal”.
Walker menyatakan solusi ini “akan merusak beberapa komoditas Google” lalu merusak penanaman modal perusahaan pada teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang digunakan melampaui batas yang dimaksud belum pernah terjadi sebelumnya yang digunakan akan merugikan konsumen, pengembang, juga usaha kecil Amerika — dan juga membahayakan kepemimpinan ekonomi kemudian teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok lapangan usaha Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” kemudian bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan jikalau Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang mana berpotensi menyeret tindakan hukum yang dimaksud ke Mahkamah Agung AS.






