JAKARTA – Pelayanan Rumah Sakit (RS) VIP termasuk pada jasa mewah sehingga akan datang dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025, mendatang. Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin menilai, idealnya RS VIP itu tidak ada kena PPN 12%, akibat penyediaan fasikitas pelayanan kondisi tubuh itu merupakan tugas negara.
“Idealnya sih gak kena ya (PPN 12%), dikarenakan kondisi tubuh itukan bagian dari tugas negara di hal pelayanan publik,” tutur Zainul pada waktu dihubungi, Rabu (18/12/2024).
Zainul menegaskan bahwa fungsi RS itu lebih lanjut ke pelayanan umum daripada mencari provit. Ia pun meyakini, beberapa orang pasien memilih kamar VIP tidak untuk bermewah-mewahan.
“Soal orang memilih kamar VIP, untuk hari ini tidak berarti ia sedang bermewah-mewahan, tapi seringkali akibat kelas standart di dalam RS penuh dan juga harus antri cukup lama. Sementara pasien harus segera mendapatkan tindakan,” tutur Zainul.
Untuk itu, politisi PKB ini pun mempertanyakan pengenaan PPN 12% untuk kamar VIP RS. “Masak kamar VIP RS disamakan dengan barang mewah?” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan PPN 12% berlaku untuk rumah sakit kelas VIP kemudian jasa institusi belajar internasional.
Menurut Sri Mulyani, PPN 12% akan dikenakan pada barang-barang yang mana dikategorikan mewah, seperti RS kelas VIP kemudian sekolah internasional yang tersebut berbayar mahal. Namun, barang-barang serta jasa yang mana penting untuk keberadaan sehari-hari, seperti beras, daging, sayur, transportasi, juga kesehatan, tetap saja akan dibebaskan dari PPN.
“Agar azas gotong royong di area mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang dimaksud dikategorikan mewah maka kita akan sisir untuk kelompok nilai barang-barang dan juga jasa yang merupakan barang jasa kategori premium yang disebutkan seperti RS kelas VIP, sekolah standar internasional yang digunakan berbayar mahal,” kata Menkeu Sri Mulyani pada Forum Pers Paket Kebijakan Ekonomi, Mulai Pekan (16/12/2024).
