JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan akan datang menganalisa laporan eks Ketua Lembaga Antirasuah Abraham Samad. Diketahui, Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi Proyek Vital Nasional (PSN) pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Selanjutnya akan dijalankan verifikasi serta analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindakan pidana korupsi serta apakah itu menjadi kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di dalam Gedung Merah Putih KPK, Hari Jumat (31/1/2025).
KPK menurut Tessa, mengapresiasi adanya laporan dari warga sipil. Menurutnya, adanya laporan yang disebutkan merupakan kepercayaan rakyat terhadap KPK. “KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang dimaksud disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, eks Ketua KPK Abraham Samad mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad mengakibatkan laporan perihal dugaan korupsi di dalam PSN PIK 2.
“Kebetulan kita menyebabkan laporannya juga yang dimaksud telah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang dimaksud terjadi di area proyek, proyeknya ya, saya katakan di area proyek strategis nasional PIK 2,” kata Samad di tempat Gedung Merah Putih KPK, hari terakhir pekan (31/1/2025).
Samad berharap, dengan adanya laporan ini KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait penetapan PIK sebagai PSN. “Kita meninjau dalam dalamnya bahwa kuat dugaan sudah terjadi aksi pidana korupsi di tempat pada penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” ujarnya.
Samad menduga, pada penetapa PIK 2 sebagai PSN terdapat praktik kongkalikong, suap, hingga gratifikasi. Samad mendesak KPK untuk memanggil Bos Agung Sedayu Group Aguan terkait hal tersebut.
“Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa ia tidaklah tersentuh oleh hukum, oleh lantaran itu kita ingin menggalakkan KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini,” ucapnya.
Beberapa aktivis yang mana menemani Abraham Samad ialah, mantan pimpinan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Investigasi kemudian Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum kemudian Hak Asasi Orang Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, kemudian Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.
