Ibukota – Diluncurkannya Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengakibatkan demam sesaat pada kalangan masyarakat, layaknya “Danantara effect”.
Gelombang polemik yang digunakan beragam bermunculan. Sejumlah pengamat menanggapi positif, namun warganet sebaliknya, sebagian besar pesimistis. Alih-alih transformasi, banyak yang tersebut menyebutnya sebagai ilusi investasi.
Danantara merupakan megaholding BUMN juga proyek ambisius yang digunakan lahir di area sedang ekspektasi besar rakyat terhadap perubahan fundamental perekonomian Indonesia.
Ia digadang-gadang sebagai model baru di pengelolaan aset negara, mirip dengan Temasek pada Singapura atau Khazanah Nasional di area Malaysia.
Seperti halnya proyek besar lainnya, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada bagaimana ia dikelola.
Struktur yang digunakan dirancang begitu kompleks, dengan majelis pengawas yang diisi oleh para pejabat tinggi negara, Badan pelaksana yang dimaksud dipimpin oleh profesional di dalam bidang investasi, dan juga majelis penasihat yang digunakan akan melibatkan figur-figur global.
Ini semua tampak menjanjikan, tetapi di area balik kemegahan struktur tersebut, muncul pertanyaan mendasar tentang apakah Danantara benar-benar sanggup menjadi instrumen penanaman modal yang digunakan lincah kemudian efisien, atau justru menjadi raksasa birokrasi yang mana berjalan terseok-seok?
Dewan pengawas yang dimaksud diketuai oleh Erick Thohir (menteri BUMN), dengan anggota dari berbagai institusi penting, seperti KPK, BPK, BPKP, lalu PPATK, mengirimkan arahan bahwa transparansi dan juga akuntabilitas menjadi prioritas.
Sejarah menunjukkan bahwa semakin berbagai aktor pada satu mekanisme pengawasan, semakin besar kemungkinan tarik-menarik kepentingan yang tersebut berujung pada lambannya pengambilan keputusan.
Pengalaman dengan berbagai lembaga pengawas di tempat Indonesia mengajarkan bahwa niat baik tidaklah terus-menerus berujung pada eksekusi yang dimaksud efisien.
Di menghadapi kertas, sistem ini menjanjikan ketelitian kemudian pengawasan ketat, tetapi di praktiknya, dapat cuma justru menjadi penghambat ketimbang pendorong.
Badan pelaksana yang digunakan dipimpin oleh Rosan Roeslani, didampingi oleh Dony Oskaria dan juga Pandu Sjahrir, menghadirkan kombinasi pengalaman di area dunia penanaman modal dan juga keuangan.
Ini adalah pasukan yang tersebut diharapkan mampu mengakibatkan Danantara bergerak cepat di tempat berada dalam dinamika bursa global. Namun, tantangan yang digunakan merekan hadapi bukanlah cuma masalah strategi bisnis, melainkan juga bagaimana mereka bisa saja beroperasi secara fleksibel di struktur yang dipenuhi lapisan birokrasi.
Keberadaan berbagai komite, seperti komite risiko juga komite pembangunan ekonomi sanggup menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa saja menegaskan bahwa setiap kebijakan penanaman modal diambil dengan pertimbangan matang.
Di sisi lain, jikalau terlalu berbagai prosedur yang tersebut harus dilalui, tindakan strategis mampu kehilangan peluang serta menghilangkan daya saing.
Tokoh global
Di tingkat yang lebih lanjut tinggi, badan penasihat yang digunakan melibatkan tokoh-tokoh global menandakan ambisi besar Danantara untuk mempunyai perspektif internasional pada pengelolaan investasi.
Ini adalah langkah yang mana menarik, tetapi juga berisiko. Jika penasihat yang diundang semata-mata berperan sebagai simbol atau sekadar window dressing, keberadaan meraka tak akan memberikan dampak nyata bagi kebijakan Danantara.
Tantangan lainnya adalah menjamin bahwa kepentingan nasional masih menjadi prioritas, tanpa terlalu berbagai dikendalikan oleh pengaruh luar. Apalagi, keterlibatan asing di pengelolaan aset negara terus-menerus menjadi isu sensitif di tempat Indonesia.
Salah satu aspek yang dimaksud mendapat sorotan tajam adalah penunjukan Tony Blair sebagai anggota komite pengawas.
Kritikus mempertanyakan peluang konflik kepentingan, mengingat latar belakang juga jaringan perusahaan global yang dimaksud dimilikinya.
Memang, pada dunia investasi, kepercayaan adalah mata uang utama. Jika ada sedikit sekadar kesan bahwa kebijakan di tempat Danantara bisa jadi dipengaruhi oleh kepentingan luar, maka kredibilitasnya dapat runtuh.
Solusi terbaik di menghadapi skeptisisme ini adalah transparansi total. Danantara harus membuka diri, menjelaskan kriteria pemilihan Blair, juga menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat.
Setiap tindakan pembangunan ekonomi harus dipublikasikan dengan jelas, dan juga setiap peluang konflik kepentingan harus diungkapkan untuk rakyat tanpa ditutup-tutupi.
Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat penunjukan tokoh besar dunia pada struktur kepengurusan Danantara dapat berperan mendongkrak citra lalu membantu memulai pembangunan jaringan.
Tokoh global mempunyai beberapa kelebihan, dalam antaranya adalah ketegasan menjalankan standard operating procedure (SOP) dan juga prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), juga tak rentan terhadap politisasi.
"Pelibatan expat untuk tempat majelis pengawas, internal audit, direksi Danantara/BUMN, komite, komisaris BUMN, juga lainnya, boleh- boleh saja, jika mereka betul-betul mengakibatkan ekspertise yang mana kita perlukan,” ujar Wijayanto.
Kontroversi lainnya adalah rangkap jabatan beberapa menteri serta perwakilan menteri dalam Danantara.
Rosan Perkasa Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM). Sementara Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara adalah Ketua Pengembangunan Keuangan Digital Kamar Dagang juga Industri (KADIN) Indonesia.
Ini memunculkan pertanyaan tentang independensi juga fokus kerja. Bagaimana mungkin saja manusia menteri yang sudah ada disibukkan dengan tugas kementeriannya masih mampu memberikan perhatian penuh pada pembangunan ekonomi Danantara?
Ini adalah kesulitan klasik di tata kelola dalam Indonesia, di area mana pejabat umum rutin kali memegang terlalu sejumlah peran sekaligus. Solusi yang digunakan lebih tinggi ideal adalah profesionalisasi penuh.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai dibutuhkan sosok pengurus yang penuh totalitas pada menjalankan operasional Danantara.
Para pemimpin Danantara sebaiknya memilih salah satu jabatan di tempat berada dalam rangkap jabatan yang digunakan sedang dijalani, sebagai upaya menghindari konflik kepentingan lalu menghindari kepentingan politik.
Jika Danantara memang benar ingin menjadi instrumen penanaman modal yang digunakan efektif, maka ia harus dikelola oleh para profesional yang tersebut berdedikasi penuh, bukanlah oleh pejabat yang digunakan hanya sekali membagi waktu dalam antara berbagai tugas.
Belajar dari Temasek Singapura, yang tersebut dikelola oleh talenta terbaik dari sektor investasi, Danantara harus berani merekrut orang-orang yang digunakan memang sebenarnya benar-benar memiliki keahlian dan juga pengalaman dalam bidang ini.
Efek ganda
Di luar isu struktural serta kepemimpinan, ada tantangan besar lain yang harus dihadapi, yaitu bagaimana Danantara menegaskan bahwa investasinya benar-benar memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
Fokus pada sektor penanaman modal yang dimaksud mempunyai efek ganda yang digunakan tinggi harus menjadi prioritas. Infrastruktur, energi hijau, manufaktur berteknologi tinggi, juga digitalisasi kegiatan ekonomi adalah beberapa sektor yang digunakan harus menjadi pilar utama.
Jika tidak ada mempunyai strategi pembangunan ekonomi yang digunakan jelas, Danantara sanggup kehilangan arah serta terjebak pada proyek-proyek yang kurang produktif atau bahkan merugikan negara.
Transparansi juga harus menjadi pilar utama pada operasional Danantara. Mengingat besarnya dana yang akan dikelola, umum berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang mana memadai terkait kebijakan investasi, pemakaian dana, juga hasil yang sudah pernah dicapai.
Jika Danantara beroperasi seperti sebuah entitas eksklusif yang mana menyembunyikan diri dari kritik serta masukan publik, maka cepat atau lambat kepercayaan terhadapnya akan runtuh.
Dalam hal ini, Oversight & Accountability Committee yang dimaksud dibentuk harus benar-benar miliki keberanian untuk menegakkan aturan.
Jika cuma menjadi wadah seremonial, tanpa keberanian bertindak, maka ia tiada akan tambahan dari sekadar hiasan yang mana tak mempunyai dampak nyata terhadap tata kelola.
Keberhasilan Danantara juga sangat bergantung pada seberapa fleksibel ia di mengambil keputusan.
Dunia pembangunan ekonomi bergerak dengan kecepatan tinggi, lalu apabila Danantara terlalu lamban di merespons dinamika bursa akibat birokrasi internal, ia akan kehilangan daya saing.
Oleh sebab itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas dan juga akuntabilitas.
Koordinasi antara komite pengawas lalu badan pelaksana harus berjalan secara efisien tanpa mengorbankan transparansi.
Selain itu, sistem evaluasi kinerja harus berbasis indikator yang digunakan jelas, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat diukur efektivitasnya secara objektif.
Danantara, faktanya hadir dalam sedang harapan besar sebagai instrumen strategis untuk menguatkan penanaman modal nasional kemudian menarik modal asing yang tersebut berkualitas.
Namun, tantangan yang dimaksud dihadapi tidaklah kecil. Bukan semata-mata mengenai bagaimana ia akan beroperasi, tetapi juga bagaimana ia mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pada pengambilan tindakan serta akuntabilitas yang tinggi.
Jika ia mampu menavigasi tantangan ini dengan baik, Danantara mampu menjadi kekuatan baru, sekaligus mengubah peta perekonomian Indonesia.
Jika tidak, ia semata-mata akan menjadi tambahan struktur birokrasi yang dimaksud memperlambat gerak penanaman modal serta berakhir sebagai harapan yang bukan terwujud.
Maka, satu harapan yang tersebut pasti, Danantara jangan sampai belaka mendatangkan efek demam sesaat, melainkan perubahan fundamental perekonomian yang digunakan baik dan juga berkelanjutan.
