SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kemudian daya saing kegiatan ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di tempat Singapura. Danantara akan datang mengatur aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum dan juga Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, kemungkinan risiko yang tersebut bisa saja muncul, teristimewa apabila mengamati pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menyebabkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam perkara BLBI, kita mengawasi bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan juga intervensi kebijakan pemerintah yang mana kuat. Jika Danantara tak dikelola dengan transparansi dan juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sejenis terjadi,” ujar Hardjuno di dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang tersebut terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud sejumlah yang tersebut tak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir serta konglomerat yang dimaksud mempunyai hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara apabila tidaklah ada mekanisme yang tersebut jelas pada pengelolaan juga pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings dalam Singapura lalu Khazanah di dalam Negara Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang digunakan transparan juga independen dapat mengupayakan dunia usaha nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Tanah Melayu dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi urusan politik serta kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru mampu menjadi beban kegiatan ekonomi yang dimaksud berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang dimaksud diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan warga di area luar penerima kegunaan MBG mampu terancam.
“Perlu kajian tambahan di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Jangan sampai demi satu inisiatif unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
