JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang tersebut dijalankan oleh Kementerian/Lembaga pada pemerintah pusat maupun area akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Area Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran otoritas Pusat kemudian Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah terhadap para pelaku usaha. Terutama di tempat sektor industri, jasa, juga proyek konstruksi yang dimaksud diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending teristimewa belanja pemerintah termasuk hotel lalu sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” kata beliau ketika dihubungi MNC Portal, Mulai Pekan (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang mana dijalankan kabinet Prabowo – Gibran ini tidak semata-mata menghurangi belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah mempunyai peran pada menopang perkembangan kegiatan ekonomi nasional.
“Salah satu unsur di peningkatan perekonomian adalah government spending. Tapi kalau toh dijalankan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang digunakan mampu menciptakan multiplier efek terhadap dunia usaha kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk bursa industri perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah tempat atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang dimaksud sekaligus memiliki sarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang tersebut biasanya berbagai datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, khususnya kalau di area tempat atau dalam luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri nampaknya masih bisa jadi terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, pada waktu ini pengusaha perusahaan pada sektor industri perhotelan sedang menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di area otoritas Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidak ada sampai menimbulkan pendapatan hotel merosot hingga berdampak lebih lanjut sangat jauh pada PHK.
“Kita pada waktu ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, kemudian lainnya. Kita berharap efisiensi tak merembet pada permasalahan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.
