JAKARTA – Banyak orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menyelenggarakan aksi demonstrasi dalam depan Kedutaan Besar Malaya pada Jakarta, hari terakhir pekan (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaya bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di dalam Perairan Tanjung Rhu, Negara Malaysia oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang dimaksud pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah pernah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang mana tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi telah berkali-kali,” kata Pure dalam lokasi.
GARDA SATU juga memohonkan pemerintah Malaya memohonkan maaf secara resmi untuk rakyat Indonesia juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah seseorang korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam terhadap pemerintah Tanah Melayu agar segera memohonkan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta-minta terhadap pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaya di area DKI Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri kemudian keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU lalu berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi lanjutan dengan total massa yang mana lebih besar besar apabila tuntutan mereka tidaklah segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidak ada ditangkapi pada 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan tambahan besar untuk mengepung pemerintahan Malaya dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
