Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Diskusi Kebangsaan: TNI AL berhadapan dengan Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Diskusi Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tidak ada buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tidaklah berdasar juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang digunakan selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut lalu publik nelayan.
“Tindakan TNI AL bersatu rakyat nelayan dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto dan juga sesuai dengan tugas pokok lalu fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Mingguan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak rakyat nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya saja menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di dalam laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian lalu penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan terlibat pada patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, serta terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di tempat Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang digunakan dijalankan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden juga menjadi wujud pengamalan tugas mereka itu untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengoreksi keras Menteri Trenggono yang digunakan dianggap tidak ada memahami tugas kemudian fungsi TNI AL dan juga menghasilkan pernyataan yang tersebut mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana dan juga memahami kedudukan dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini semata-mata akan memicu polemik dan juga melemah sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan juga Perikanan yang dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial serta menghasilkan gaduh.
