NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke program video populer yang disebutkan akan dinonaktifkan untuk lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk meyakinkan perusahaan yang disebutkan tak dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, tindakan ini muncul pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Hari Jumat menguatkan larangan kontroversial terhadap perangkat lunak tersebut.
Undang-undang yang mana ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan pada Kongres mengharuskan TikTok untuk mengirimkan operasinya pada Negeri Paman Sam untuk pembeli lokal sebelum hari Mingguan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden mengungkapkan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, yang tersebut dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat pada waktu ini bukan memadai.
“Pernyataan yang mana dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden kemudian Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi juga jaminan yang digunakan diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi tambahan dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali apabila pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tiada akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk melakukan penutupan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok di sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi bukan secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tiada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang digunakan diajukan pemilik aplikasi, yang tersebut berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menangguhkan layanannya hari Akhir Pekan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan jikalau Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang disebutkan tak akan dihukum dikarenakan melanggar larangan tersebut.
