PADANG – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sama-sama perbankan dan juga lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk menyokong kesempatan ekspor bagi pelaku UMKM.
Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM juga kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut menghadirkan grup pelaku bisnis perhotelan, retail, serta eskpor impor dalam Arab Saudi, untuk berperan pada membantu UMKM mendistribusikan produknya ke bursa Arab Saudi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH di mengupayakan perubahan juga kolaborasi di sistem ekologi perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.
“UMKM dapat turut dan juga di sistem ekologi perhajian untuk memenuhi keperluan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses bursa yang tersebut lebih banyak luas, para pelaku UMKM dapat mengalami perkembangan untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Hari Senin (24/2/2025).
Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah yang dimaksud membawahi UMKM menekankan bahwa kemungkinan barang Sumatera Barat bukanlah hanya sekali bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dimaksud dapat menembus bursa global lalu menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
“PP Muhammadiyah mempunyai 24 cabang Muhammadiyah di dalam seluruh dunia yang digunakan mampu dijadikan kanal pemasaran lalu distribusi barang HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.
Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Daerah Chief Economic (RCE) juga Financial Officer (FA) termasuk di tempat Sumatera Barat.
DJPb di hal ini diminta menggali peluang sektor ekonomi daerah, melakukan analisa, kemudian memberikan rekomendasi. Salah satu kemungkinan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan juga Rendang di area mana sektor pengelolaan bumbu rendang butuh unsur baku yang digunakan erat kaitannya dengan petani lalu Sumatera Barat yang digunakan agraris.
“HIPERMI di tempat bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses industri dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumbar, mulai dari petani sampai pelaku bisnis rendang yang tersebut pada akhirnya menjadi bagian yang digunakan tak terpisahkan di upaya meningkatkan kemampuan fiskal di dalam Sumbar,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi lalu UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap menggalang kegiatan ini.
“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping pada kerja serupa kegiatan UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas kemudian tenaga pendamping untuk menjamin kelancaran kegiatan ini,” ucapnya.
