JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang tersebut dilantik hari ini pada Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah terjadi melakukan langkah yang dimaksud tepat juga cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih lanjut banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih yang mampu menjabarkan apa yang digunakan diinginkan oleh Prabowo. Dia mengawasi konsolidasi pemerintah pada melaksanakan pengerjaan berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang mana kompatibel pada arus yang mana deras,” kata Syahganda yang tersebut juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR dan juga masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, lalu dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang tersebut melakukan demo besar-besaran mencela pemerintah. Padahal, hal yang disebutkan bisa saja dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohon agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo juga merancang komunikasi yang mana baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi urusan politik pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang digunakan pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
