JAKARTA – Ketua Yayasan Vanita Naraya Diah Pitaloka menegaskan perempuan dalam parlemen bukanlah sekadar pelengkap, tetapi miliki kedudukan taktis pada penyusunan kebijakan, urusan politik anggaran, hingga isu ketahanan negara .
Hal itu terungkap di Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Women, Peace and Security”. Dalam diskusi yang dimaksud Diah menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan pada kebijakan pemerintah anggaran.
Dia menilai, keseimbangan kekuasaan di alokasi anggaran negara perlu dikaji dari berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang kelompok afirmatif seperti perempuan kemudian disabilitas.
“Hari ini masyarakat semakin sadar tentang pentingnya proporsi anggaran negara yang adil. Ini adalah menunjukkan betapa pentingnya representasi perempuan di parlemen,” katanya pada Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Diah optimistis perjuangan urusan politik perempuan setiap saat berorientasi pada keadilan. “Saya percaya perempuan punya peran sentral di demokrasi hari ini. Semoga kita bisa saja terus berkolaborasi di merancang perjuangan keadilan yang tambahan luas untuk negara ini,” ujarnya.
Anggota DPD RI Badikenita Putri Sitepu menegaskan, keterlibatan perempuan pada parlemen tak boleh hanya saja terpaku pada kuota 30 persen. Dia berpendapat, perempuan harus mengambil peran sebagai penyeimbang di pengambilan kebijakan.
“Kita harus menghilangkan mindset bahwa perempuan belaka diberi 30% porsi. Sebaliknya, kita harus menekankan pentingnya keseimbangan antara laki-laki kemudian perempuan di politik,” ujar Badikenita.
Selain itu, Badikenita juga menekankan, perempuan dalam parlemen perlu memiliki kapasitas lalu kesiapan menghadapi berbagai tantangan, termasuk di kebijakan keamanan lalu pertahanan. “Kita harus mengisi diri dengan ilmu kemudian pengalaman, sehingga ketika berhadapan dengan isu-isu besar seperti konflik atau hukum, kita dapat memberikan pandangan yang tersebut matang dan juga berbobot,” tegasnya.
