JAKARTA – eksekutif siap menangani kemungkinan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di dalam 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Kerjasama Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di area Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Awal Minggu (23/12/2024).
Rapat yang digunakan diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengeksplorasi langkah strategis penanganan kebakaran hutan lalu lahan (Karhutla) pada wilayah ASEAN, dan juga langkah lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menciptakan beberapa orang komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sejenis lintas batas pada pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah terjadi disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah konstruksi juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang mana akan berpusat di area Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja serupa regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak serta koordinasi KLH dengan lintas Kementerian lalu juga eksekutif Daerah sangat penting dan juga terus ditingkatkan teristimewa kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH bersatu Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 sudah pernah menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, khususnya di dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah ada menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya membuka lahan dengan api, baik oleh publik maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang matang, kami pastikan untuk publik Indonesia bahwa pemerintah siap menangani kemungkinan Karhutla di tempat 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang membahayakan kondisi tubuh masyarakat,” pungkasnya.
