JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) kemudian anggota Global Plastics Alliance (GPA) menghadirkan menyepakati perjanjian ambisius kemudian dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah lalu daur ulang.
Pada pembukaan kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang tersebut akan dimulai pada Senin, (25/11) di area Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa orang topik penting, termasuk model yang dimaksud akan digunakan instrumen hukum internasional yang mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC kemudian GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang digunakan menghormati permintaan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja bersatu untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang sangat berbeda juga membutuhkan solusi yang dimaksud berbeda pula.
“Pendekatan global yang dimaksud seragam terhadap kebijakan serta regulasi tiada akan berhasil. Oleh oleh sebab itu itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara lalu wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang tepat antara kewajiban global juga langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga merek dapat menerapkan solusi yang tersebut disesuaikan dengan kondisi merekan secara efektif.
Misalnya, target zat daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang dimaksud menggunakan plastik di tempat tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai material baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk unsur mentah plastik sirkular. Rencana yang disebutkan harus miliki elemen-elemen umum serta persyaratan pelaporan yang dimaksud meyakinkan akuntabilitas negara pada melacak kemajuan dan juga menciptakan sinyal permintaan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi di pengumpulan, pemilahan, serta daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia di area Global Plastics Alliance Edi Rivai mengungkapkan bertransisi ke sistem plastik sirkular, di area mana semua aplikasi mobile plastik digunakan kembali, didaur ulang, kemudian dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi kesulitan sampah plastik.
“Transisi menuju sektor ekonomi sirkular akan menghurangi emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, memacu perkembangan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan kerja, khususnya di area negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah kemudian daur ulang yang tersebut kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan di merancang sirkularitas pada seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang digunakan bertanggung jawab dan juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang dimaksud sesuai dengan permintaan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
