Sharing Session UMKM Bersama SINDOnews, BKPM Siapkan Aturan Kemitraan Usaha Besar kemudian Pelaku Mikro
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Pengembangan Usaha juga Hilirisasi/BKPM (Badan Sinkronisasi Penanaman Modal), Anna Nurbani mengatakan, pemerintah khususnya instansinya mengapresiasi kegiatan sharing session bersatu pelaku Usaha Mikro Kecil kemudian Menengah ( UMKM ) yang dihelat oleh SINDOnews.com.
Diakui Anna, menjadi edukasi yang tersebut penting bagi para pelaku UMKM . Anna mengatakan, sejumlah UMKM di tempat Indonesia yang digunakan masih membutuhkan akses bursa yang digunakan luas guna meninggal kelas peningkatan usahanya.
“UMKM itu kan selalu butuh akses pasar, permodalan juga sebagainya. Melalui kegiatan Sharing Session sama-sama SINDOnews ini, kami meyakini teman-teman UMKM disini akan terhubung dengan berbagai akses informasi baik pemerintah maupun ahli UMKM lainnya,” tutur Anna, Rabu (4/12/2024).
Dalam kegiatan yang dimaksud dihadiri oleh 100 pelaku UMKM tersebut, Anna menjelaskan, pemerintah berada dalam mempersiapkan formasi kebijakan kemitraan UMKM di daya saingnya.
“Kami sendiri dari Kementerian Pengembangan Usaha juga Hilirisasi/BKPM telah mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara kemitraan antara bidang usaha besar juga UMKM pada daerah,” terang Anna.
Selain Permen Pengembangan Usaha serta Hilirisasi/BKPM 1/2022, Anna mengatakan, pihaknya sedang menyusun petunjuk teknis terkait tata cara kemitraannya. Tata cara yang kemitraan yang dimaksud, lanjut Anna, ditujukan agar pelaku UMKM dapat dimudahkan untuk mengakses inisiatif kemitraan di tempat jaringan OSS (sistem Online Single Submission atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Diketahui, OSS merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar pengusaha perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM pada daerah, yang tersebut sebelumnya dilaksanakan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang tersebut direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, lalu kementerian/lembaga.
“Jadi selain dari Kementerian Investasi, dari Kementerian juga lembaga lainnya juga miliki andil sejenis sehingga kami ke depannya akan berkolaborasi guna bagaimana tindakan mengupayakan daya saing UMKM serta miliki akses bursa yang dimaksud luas,” jelas Anna.
