JAKARTA – Indonesia miliki kapasitas serta kemampuan besar pada menjalankan emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan jumlah unit karbon yang dimaksud diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi pandangan kemampuan negara pada mengatur emisi karbon. pemerintahan juga telah lama mengeluarkan beberapa jumlah regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 kemudian Peraturan OJK no 14/2023 yang mana mengatur perdagangan karbon melalui pangsa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional juga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan prospek besar yang mana dimiliki, Indonesia bisa saja menjadi pemain kunci di dalam pangsa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai operasi offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan mampu membantu seluruh pengambil langkah pada menjalankan perdagangan karbon pada Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 partisipan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa jadi memberikan solusi yang digunakan lebih lanjut konkret terkait perdagangan karbon juga juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih tinggi di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Jaringan Internet of Things (IoT), serta bursa karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran mereka di melakukan konfirmasi integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk perkembangan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem serta bursa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, pada mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu teristimewa dikarenakan adopsi teknologi yang mana umumnya membutuhkan waktu lebih tinggi panjang lalu nilai pembangunan ekonomi yang digunakan cukup besar. Pengenalan lingkungan ekonomi karbon Indonesia dan juga meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC dan juga carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner lalu Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tidaklah dimaksimalkan maka orang lain yang akan memanfaatkan keuntungan yang tersebut bisa saja didapat dari pangsa karbon,” kata dia.
