JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk terlibat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, penampilan pupuk menjadi penting di menggalang produksi, dan juga menggalakkan produktivitas tumbuhan pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras dan juga pertambahan jumlah keseluruhan penduduk. Berdasarkan data yang dimaksud dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan permintaan beras mencapai 37,9 jt ton dengan total penduduk 324 jt orang. Saat ini, total penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan permintaan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan di lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang tersebut bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan beberapa orang strategi untuk menjamin ketersediaan lalu keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam meyakinkan mengenai ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah lama menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan kemudian kedudukan stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan juga menjadi perubahan dari Pupuk Indonesia untuk memverifikasi ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pembukaan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, diambil Hari Jumat (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga jual pupuk akan berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan nilai tukar pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen serta 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan datang berdampak ke penurunan produktivitas flora pangan hingga 0,5 ton per hektar, juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita terus-menerus menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia dapat memproduksi pupuk dengan lebih besar efisien, dengan lebih tinggi kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pengerjaan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan nilai tukar pupuk tergantung pula pada biaya material baku teristimewa gas. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang sudah menerapkan tarif gas ekonomis USD6 per MMBTU.
Di melawan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidaklah sanggup semata-mata dari peran satu institusi. Dia menyokong setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja mirip demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tiada dapat satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
