JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan datang mengatur puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala wilayah terpilih secara serentak di dalam Istana Merdeka, Ibukota Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang dimaksud terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu pada antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga kemudian pemerintah tempat hingga evaluasi total kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Vital Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan sekolah gratis, ilmiah, lalu demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Komunitas Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, lalu Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidak ada menemui massa aksi pada Hari Senin (17/2/2025). eksekutif tiada mendengar ucapan pelajar yang tersebut turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang digunakan tiada pernah sejenis sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang tersebut ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidaklah mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dijalankan pada waktu kesempatan yang dimaksud tepat agar kepala tempat juga ada beban kemudian tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah keseluruhan massa yang dimaksud akan turun aksi Indonesia Gelap sangat lebih lanjut besar mengingat tuntutan dia hingga pada masa kini tiada mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
