JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya apabila ia siap meninggalkan Indonesia mengawasi kebobrokan penegakan hukum dalam Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di area kampus saya, saya tak perlu tinggal di area Indonesia, dikarenakan hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” ucapannya di tempat Episentrum Kuningan, Ibukota Indonesia pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, pada persidangan dugaan persoalan hukum pencemaran nama baik yang tersebut disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang kemudian adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral pada menangani perkaranya tersebut, yang dimaksud mana kisruh di dalam PN Ibukota Indonesia Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang digunakan mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim menyatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda bukan patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidaklah netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang tersebut menangani perkaranya itu untuk belajar dari perkara Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, juga netral di menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, ia merasa buat apa pula ada persidangan, segera hanya penjarakan dirinya.
“Apa bukan belajar kalian dengan persoalan hukum Ronald Tannur? Kalau begini metode tangkap saya, penjarakan, bilang lantaran anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang tersebut kuat, maka tidak ada boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai persoalan hukum ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut pada penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk tertutup demi hukum serta Indonesia juga kebaikan. Saya tiada takut melawan manusia oleh sebab itu Allah yang dimaksud saya takuti juga saya tak takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan datang berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang mana sedang yang dihadapi tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami sudah ada mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Indonesia Utara,” katanya.
