JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses menjauhi hingga pelaksanaan Pilpres kemudian Pemilihan Kepala Daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Ukuran HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di dalam Rezim Transisi yang mana dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi ketika ini ditandai partisipasi Pemilihan Umum Serentak 2024 tidak ada menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang tersebut bukan inklusif, hingga representasi perempuan pada kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang tersebut menjadi alasan pada balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga di pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang mana diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Angka HAM periode I (2014-2019), 2023, dan juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga kebijakan pemerintah sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil juga kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin penghormatan terhadap kebebasan berekspresi kemudian berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk dan juga khususnya memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang digunakan patuh pada prinsip rule of law juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Ukuran HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, juga pemenuhan HAM di area Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang digunakan terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil serta Politik lalu Kovenan Internasional Hak Sipil lalu Politik juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil kemudian kebijakan pemerintah dan juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang mana selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.
Penilaian dilaksanakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, lalu pemenuhan HAM yang mana paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang mana paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan juga expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
