Sampe L. Purba
Peneliti Senior pada Pusat Studi Hukum kemudian Kebijakan Strategis, Alumni PPRA Lemhannas RI
SELAMA bertahun-tahun, wacana energi terbarukan terus didorong sebagai solusi utama bagi ketahanan energi nasional. Namun, kenyataannya, berbagai dari sumber energi terbarukan masih belum viable secara ekonomi, memiliki keterbatasan infrastruktur, kemudian bergantung pada subsidi yang tersebut besar. Sementara itu, Indonesia miliki sumber daya energi fosil yang tersebut melimpah, teristimewa batubara , yang dapat dimanfaatkan secara lebih banyak optimal untuk memenuhi permintaan energi nasional secara tambahan realistis juga berkelanjutan.
Swasembada energi bukanlah cuma tentang transisi ke energi hijau, tetapi juga bagaimana memverifikasi bahwa seluruh lapisan warga memiliki akses terhadap energi yang mana terjangkau juga dapat diandalkan. Untuk itu, pemanfaatan briket batubara emisi terkendali dapat menjadi solusi strategis guna menurunkan ketergantungan pada energi bersubsidi juga menciptakan ketahanan energi yang tersebut lebih besar mandiri.
Garis Kemiskinan serta Akses Energi
Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Mata Uang Rupiah 583.000 per kapita per bulan atau sekitar 1,19 dolar Negeri Paman Sam per hari. Sementara itu, menurut standar Bank Bumi untuk negara berpendapatan menengah melawan (UMIC), batas kemiskinan adalah 6,85 dolar Amerika Serikat per hari. Perbedaan standar ini menunjukkan bahwa ukuran kemiskinan harus dilihat pada konteks lokal, termasuk faktor daya beli dan juga intervensi kebijakan pemerintah seperti subsidi energi.
Subsidi energi memainkan peran penting di mengempiskan dampak kemiskinan energi. Pada tahun 2025, total subsidi energi yang mencakup LPG, BBM, juga listrik diperkirakan mencapai Mata Uang Rupiah 203,41 triliun, meningkat dari Simbol Rupiah 108,84 triliun pada tahun 2020. Meskipun inisiatif subsidi ini belum sepenuhnya tepat sasaran, mereka itu tetap memperlihatkan menjadi instrumen penting pada menjaga daya beli warga miskin terhadap energi. Namun, ketergantungan terus-menerus pada subsidi energi bukanlah strategi yang mana berkelanjutan. Diperlukan solusi alternatif yang tersebut lebih tinggi mandiri serta tak membebani anggaran negara secara terus-menerus.
Kondisi Demografi juga Tantangan Pembangunan
Indonesia menghadapi tantangan demografi yang tersebut signifikan. Dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 48%, setiap 100 penduduk usia produktif [14 – 65 tahun] harus menanggung 48 orang usia non-produktif. Di beberapa area seperti Nusa Tenggara Timur, bilangan ini bahkan mencapai 60%. Kondisi ini menambah beban perekonomian lalu menuntut adanya pembangunan ekonomi besar pada sektor energi kemudian infrastruktur guna meningkatkan produktivitas nasional. Apabila Negara tidak ada mampu menyediakan lapangan kerja untuk usia produktif, maka bonus demografi ini akan berpotensi menjadi beban demografi atau bencana demografi.
Faktor lain yang dimaksud mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kemudian swasembada energi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mana masih tinggi, yaitu sekitar 6,33%. Angka ini menunjukkan bahwa penanaman modal yang diperlukan untuk memunculkan perkembangan sektor ekonomi 1% lebih tinggi tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya yang miliki ICOR sekitar 4-5%. Oleh akibat itu, diperlukan kebijakan penanaman modal lalu efisiensi energi yang digunakan lebih tinggi baik untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
Pembangunan sektor energi yang tersebut inklusif tiada semata-mata bertujuan meningkatkan ketersediaan energi tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Pengembangunan energi terbarukan, seperti biogas dari limbah pertanian kemudian tenaga surya untuk desa-desa terpencil, dapat menjadi solusi ganda pada meningkatkan akses energi lalu menyokong sektor ekonomi lokal. Namun, pendekatan ini masih membutuhkan penanaman modal besar, mempunyai keterbatasan teknologi, serta belum mampu menggantikan keinginan energi pada skala besar. Oleh lantaran itu, solusi berbasis energi fosil yang mana lebih besar terkontrol, seperti briket batubara emisi rendah, bisa jadi menjadi alternatif yang tersebut lebih tinggi realistis.
Pemanfaatan Briket Batubara: Solusi kemudian Strategi Kebijakan
Selain mengandalkan subsidi dan juga elektrifikasi, salah satu alternatif solusi yang tersebut dapat diperkenalkan adalah pemanfaatan briket batubara sebagai sumber energi rumah tangga. Indonesia mempunyai cadangan batubara yang dimaksud sangat besar, dengan produksi tahunan mencapai 836 jt ton, dalam mana sekitar 60% merupakan low-rank coal yang digunakan ideal untuk diolah menjadi briket. Sebagian besar batubara ini dikirimkan ke pasar internasional pada bentuk bulk, sementara konsumsi domestik, baik untuk sektor maupun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), mencapai sekitar 233 jt ton per tahun untuk permintaan domestik serta 555 jt ton untuk ekspor.
Briket batubara mempunyai beberapa keunggulan, seperti ketersediaan melimpah, biaya terjangkau, dan juga kemudahan distribusi yang digunakan dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Jika dibandingkan dengan energi terbarukan yang mana masih bergantung pada subsidi, briket batubara dapat memberikan solusi energi yang mana lebih tinggi mandiri lalu efisien bagi rakyat miskin. Namun, tantangan utama pada penggunaannya adalah emisi CO2 dan juga polusi udara yang digunakan dihasilkan. Oleh lantaran itu, diperlukan teknologi yang dimaksud mampu mengempiskan emisi CO2 dan juga meningkatkan efisiensi pembakaran, seperti penyelenggaraan adsorben karbon, teknologi gasifikasi skala kecil, juga desain tungku yang digunakan lebih banyak ramah lingkungan.
Pemerintah dapat menggalakkan riset serta pembangunan ekonomi di pengembangan briket batubara yang dimaksud lebih tinggi bersih, sekaligus memperkenalkan kegiatan subsidi atau insentif untuk rumah tangga yang digunakan beralih menggunakan briket sebagai alternatif LPG juga listrik. Dengan strategi ini, ketahanan energi dapat lebih banyak terjamin tanpa terlalu bergantung pada subsidi substansi bakar impor.
Beberapa strategi kebijakan yang tersebut dapat diterapkan untuk menyokong pemanfaatan briket batubara antara lain:
• Pengembangunan infrastruktur distribusi briket batubara, sehingga dapat menjangkau area terpencil yang mana sulit dijangkau oleh jaringan listrik atau distribusi LPG.
• Insentif bagi lapangan usaha kecil lalu menengah untuk memproduksi briket batubara berkualitas tinggi yang digunakan rendah emisi.
• Bantuan riset serta pengembangan teknologi pembakaran bersih, sehingga briket batubara menjadi lebih lanjut ramah lingkungan kemudian efisien.
• Kampanye edukasi lalu pelatihan bagi penduduk mengenai pemanfaatan briket batubara, agar merek memahami kegunaan dan juga cara penggunaannya secara optimal.
• Perbandingan biaya antara briket batubara lalu energi terbarukan, untuk menunjukkan bahwa briket lebih lanjut feasible secara kegiatan ekonomi bagi rumah tangga menengah ke bawah juga lapangan usaha kecil.
Mewujudkan swasembada energi tidak ada hanya saja tentang meningkatkan produksi serta efisiensi energi, tetapi juga tentang memverifikasi bahwa energi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, teristimewa dia yang berada dalam bawah garis kemiskinan. Alih-alih terus bergantung pada subsidi energi atau mengejar solusi energi hijau yang dimaksud belum sepenuhnya siap, Indonesia perlu mempertimbangkan solusi yang dimaksud tambahan realistis dan juga mandiri, seperti pemanfaatan briket batubara emisi rendah.
Dengan strategi yang digunakan berbasis data dan juga kebijakan yang dimaksud lebih tinggi tepat sasaran, Indonesia memiliki prospek besar untuk mencapai ketahanan energi yang dimaksud berkelanjutan sekaligus mengempiskan kemiskinan. Tantangan ini memang benar kompleks, tetapi dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat, Indonesia dapat menuju kemandirian energi yang dimaksud lebih lanjut inklusif serta berkelanjutan.
