Massa Gelar Aksi di dalam KPK, Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi e-KTP kemudian Alkes Banten
JAKARTA – Petisi Komunitas DKI Jakarta Antikorupsi mengadakan aksi demonstrasi di dalam Gedung Merah Putih KPK , hari terakhir pekan (8/11/2024). Aksi yang disebutkan menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap perkara dugaan korupsi e-KTP serta pengadaan alat kondisi tubuh (alkes) dalam Provinsi Banten.
Ketua Petisi Publik Ibukota Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua tindakan hukum yang disebutkan menyeret nama calon gubernur serta delegasi gubernur Jakarta. “Kami memohonkan untuk KPK untuk mampu memberikan kepastian hukum terhadap skandal perkara dugaan perkara yang digunakan melibatkan Pramono Anung pada skandal perkara e-KTP,” kata Hasan dalam Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, persoalan hukum pengadaan proyek alat kemampuan fisik dalam Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua tindakan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah lama bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan permasalahan Pramono Anung serta Rano Karno itu bukan ada kepastian hukum yang mana pada akhirnya bisa saja mengakibatkan ramalan yang mana tiada jelas dalam ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang dimaksud bersih dari korupsi. “Terbukti merek telah menjabat di area pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
