DKI Jakarta – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting pada sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet memiliki peran strategis pada pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan program-program yang mana berdampak segera pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat lebih tinggi negara yang tersebut diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang digunakan bertanggung jawab di mengatur kementerian yang tersebut dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang serta tugas masing-masing, dan juga melaksanakan program-program yang mana sesuai dengan visi serta misi pemerintah.
Selain itu, menteri memiliki peran di pengambilan tindakan dan juga pelaporan terhadap presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum lalu ketentuan pembentukan menteri di Undang-Undang di dalam Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri lalu diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu pada menjalankan pemerintahan. Ini adalah menegaskan kewenangan presiden pada mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan segera oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, lalu fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan susunan organisasi kementerian dan juga mekanisme pembentukan lalu pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri pada Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dilaksanakan secara segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang digunakan diatur pada bervariasi pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa di Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, di negeri, serta pertahanan, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (2) serta ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi dan juga efektivitas
- Cakupan tugas lalu proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, serta keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi juga koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, dan juga Pasal 14 paling berbagai 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, kemudian Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
