Nasional

Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Humanitarian Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di tempat Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang mana berbasis bergerak di dalam bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.

“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui arahan singkat, Awal Minggu (9/12/2024).

Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang tersebut mengumumkan “di menghadapi urusan politik adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.

Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak bisa saja duduk bareng untuk mencari titik berada dalam melawan persoalan yang ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.

“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise juga kematangan mengawasi perihal ini,” kata Zainul.

Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono lalu Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim telah dilakukan terpilih di Munas XXII PMI.

Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang digunakan dijalankan di dalam Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang mana dilakukan di dalam Hotel Sultan. Mereka saling klaim sudah mendapat dukungan dari para PMI di area daerah.

Bahkan, JK akan melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pengumuman Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal lalu pengkhianatan.

Related Articles

Back to top button