JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya di area bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan pada Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang digunakan belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong perkembangan pembangkit listrik terbarukan sesuai peluang energi setempat serta dedieselisasi, pembangunan jaringan distribusi dan juga terisolasi juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat menyokong penurunan impor energi dan juga tercapainya target stok infrastruktur pada perkembangan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keinginan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana kemudian Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tak mampu hanya sekali mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi di tempat Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, juga pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di dalam sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi serta kebijakan untuk memobilisasi pendanaan lalu pembangunan ekonomi swasta tersebut. Bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta kemudian lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang digunakan dapat ditawarkan untuk perusahaan adalah pengaplikasian dana environment, sustainability and governance (ESG) yang digunakan diarahkan untuk menyokong proyek energi terbarukan di area desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas kegiatan bisnis yang digunakan dilakukan,” katanya pada siaran pers, Hari Minggu (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, lalu Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan dalam Indonesia mencakup akses listrik yang dimaksud berkualitas. Tidak hanya saja ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya di area desa.
Pemerintah Indonesia kemudian seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi di dalam sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus memperkuat saudara-saudari kita yang berada dalam desa khususnya untuk menikmati listrik yang bersih, aman juga terjangkau dengan kemungkinan energi terbarukan pada wilayah masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang dimaksud berkualitas, rakyat desa bisa saja menerima berbagai faedah di area berbagai bidang, salah satunya modernisasi pada aktivitas pertanian atau yang dimaksud kerap disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan di tempat desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lanjut lama.
