JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor maritim Indonesia ditandai oleh berbagai dinamika geopolitik, tantangan keamanan, juga kesempatan strategis yang mana menuntut respons cepat serta tegas.
Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024 ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan Keselamatan Laut (Bakamla) RI di tempat Laut Natuna Utara dikarenakan mengganggu aktivitas survei kemudian pengolahan data seismik 3D yang tersebut dijalankan PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV Geo Coral lalu hal yang disebutkan menjadi sorotan internasional.
Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), insiden ini tidak hanya saja mempertegas tempat strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara di menjaga kedaulatan wilayah.
“Kejadian ini bukti nyata bahwa Indonesia tidak ada akan mundur menghadapi klaim sepihak yang tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara memiliki luas 83.000 km2. Ketegasan Indonesia di menolak klaim China di area Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi dan juga kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Capt Hakeng.
Diplomasi Indonesia melalui ASEAN dan juga PBB menjadi langkah strategis yang dimaksud menegaskan komitmen terhadap UNCLOS 1982 teristimewa sebagaimana tertuang pada pasal 56 UNCLOS 1982 tentang hak berdaulat juga yurisdiksi negara pantai di tempat Zona Kondisi Keuangan Eksklusif (ZEE).
Melalui pendekatan ini, Indonesia tidaklah hanya saja menjaga kedaulatan wilayahnya tetapi juga menunjukkan kepemimpinan di dalam kawasan Asia Tenggara.
Dinamika Ketenteraman Maritim 2024: Dari Natuna ke Laut Merah
Refleksi tahun 2024 tidak ada berhenti pada Laut Natuna Utara. Capt Hakeng menyoroti juga konflik yang mana sedang terjadi di area Laut Merah dan juga Teluk Aden yang tersebut melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
Jalur strategis ini yang tersebut merupakan penghubung utama bagi perdagangan global, menghadapi ancaman serius terdiri dari lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, lalu risiko terhadap suplai energi.
“Konflik ini berdampak secara langsung pada kegiatan ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dalam dunia, di dalam mana sehari bisa saja dilewati lebih lanjut dari 200 kapal. Volume perdagangan yang menyeberangi jalur ini mampu mencapai lebih banyak dari USD400 miliar di setahun.
Sebagai respons, Indonesia menguatkan koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di area jalur vital tersebut. Patroli maritim yang dimaksud lebih tinggi intensif, kerja mirip dengan negara-negara tetangga, juga modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
Pasir Laut: Kesempatan Besar di dalam Tengah Ancaman Lingkungan
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis dalam tahun 2024. Dengan peluang pasir yang tersebut bisa saja disedot mencapai 17 miliar meter kubik, maka sepatutnya pasir laut yang dimaksud dihasilkan dari kegiatan ini digunakan untuk menggalang proyek infrastruktur yang digunakan dilaksanakan dalam Indonesia dibandingkan untuk dikirimkan ke pasar internasional ke negara lain.
