JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak perekonomian yang mana akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tersebut resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang tersebut Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan juga wilayah itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah ketika ini bukan dilaksanakan pengurangan total belanja di area daerah. Jadi yang ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani pada konferensi pers dalam Komisi III DPR, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang dimaksud menyebabkan multiplier effect yang identik atau bahkan lebih besar besar, dampak dari perekonomian akan sangat jauh tambahan baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan beliau akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang dimaksud paling penting dari pemangkasan anggaran yang dimaksud adalah pelayanan rakyat lalu birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk merancang efisiensi dari birokrasi itu akan tetap memperlihatkan dipertahankan, oleh sebab itu itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang mana baik serta efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran pada pengelolaan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan pada penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang dimaksud disampaikan Sri Mulyani pada Rapat Kerja (Raker) dengan rencana Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di dalam K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
