Pengamat Ingatkan otoritas Tak Salah Pilih Pemimpin lalu Dewas Danantara

JAKARTA – Jelang peresmian Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, beredar banyak nama calon pemimpin di dalam lembaga baru tersebut. Hal itu dinilai wajar mengingat lembaga ini sangat strategis akibat menjalankan aset 7 BUMN kakap senilai Rp14.700 triliun.
Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri mengingatkan pemerintah untuk tak salah pilih pemimpin BPI Danantara. “Di dunia, pemimpin yang mana sukses pada mengurus dana kekayaan negara, seperti Danantara mempunyai beberapa karakteristik utama. Jadi jangan seperti pilih kucing di karung,” ujar Deni, Hari Jumat (21/2/2025)
Deni membeberkan beberapa karakteristik tokoh yang digunakan layak mengatur BPI Danantara. Misalnya, miliki visi jangka panjang yang digunakan jelas untuk pertumbuhan dan juga strategi penanaman modal dana kekayaan negara.
“Mereka harus mampu meninjau potensi pembangunan ekonomi yang dimaksud menguntungkan serta berkelanjutan di tempat berbagai sektor serta negara. Pemimpin ini miliki pengetahuan keuangan yang dimaksud kuat dan juga keahlian di menghasilkan langkah penanaman modal yang dimaksud informatif,” kata pengamat keuangan ini.
Selain itu, pimpinan BPI Danantara harus miliki kemampuan analisis tren lingkungan ekonomi serta mengidentifikasi risiko juga potensi investasi. Pemimpin BPI Danantara juga harus bisa saja menjaga standar etika yang mana tinggi dan juga transparansi di operasi mereka. “Memastikan semua tindakan pembangunan ekonomi dijalankan dengan integritas lalu sesuai dengan peraturan yang tersebut berlaku,” kata Deni.
Karakteristik lainnya, kata Deni, mampu menginspirasi kemudian mengatur kelompok untuk mencapai tujuan dana kekayaan negara. “Memberikan arahan yang dimaksud jelas, motivasi, kemudian dukungan terhadap anggota regu untuk mencapai kinerja terbaik,” terangnya.
Fungsi badan pengawas BPI Danantara, kata Deni, tak kalah pentingnya. Perlu beberapa kakrakteristik agar pengawasan lembaga beraset tebal ini, bisa saja optimal. “Harus memiliki integritas serta etika. Penting untuk menghindari konflik kepentingan,” jelas Deni






