JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani menyampaikan rincian fokus Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara atau APBN tahun 2025 . Adapun, postur APBN 2025 yakni target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun yang mana terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan juga cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara tidak pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, lalu penerimaan hibah Rp0,6 triliun.
Kemudian, alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun, di area mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan juga pemindahan ke area sebesar Rp919,9 triliun.“ Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani dalam Istana Merdeka DKI Jakarta pada Selasa (10/12).
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat akan menyokong prioritas perkembangan sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, penyelenggaraan inisiatif makan siang gratis, sekolah serta kesehatan, dan juga pelaksanaan pengamanan sosial yang makin tepat sasaran.
“Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja lembaga pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah adalah belanja tertinggi fungsi lembaga pendidikan di dalam APBN kita,” ujar Sri Mulyani.
Sementara untuk kesehatan, negara menganggarkan sebesar Rp218,5 triliun, pengamanan sosial mencapai Rp503,2 triliun juga untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, inisiatif makan bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di area tempat dan juga teristimewa di dalam desa-desa, pada rangka untuk mensuplai keperluan acara makan siang bergizi. Dengan demikian, kegiatan makanan bergizi disertai dengan dana desa yang dimaksud sebesar Rp70 triliun akan sanggup menggerakkan desa dengan besar aktivitas lalu juga besar uang yang meningkat.
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kebugaran gratis yang dimaksud dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan juga terbentuknya Lumbung Pangan Nasional Daerah lalu Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.
“Ini tetap saja diarahkan agar terjadi sinkronisasi lalu sinergi antara belanja pusat dan juga wilayah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan juga pelayanan publik,” tutur Sri Mulyani.
