Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang diselenggarakan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih banyak fleksibel lalu realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan situasi di lapangan agar tidaklah menghambat daya saing sektor nasional di dalam berada dalam persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku bisnis juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong perkembangan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, juga rute produksi dari pada negeri yang digunakan pada sebuah barang atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang dimaksud terlibat di pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar tambahan kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan berbagai manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih besar banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing item lokal. Pemanfaatan barang pada negeri tidak hanya saja persoalan kepentingan ekonomi, tapi juga tentang memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata tentang bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah hanya saja mengupayakan sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi lapangan usaha lokal agar meningkat kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
