Ibukota – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga negara yang tersebut penting pada sistem demokrasi Indonesia. Meski dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang MPR mempunyai kedudukan yang tersebut sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Perubahan ini mencerminkan perkembangan sistem pemerintahan ke Indonesia, pada mana tidaklah ada lagi pembagian lembaga membesar juga tertinggi melainkan hanya saja ada lembaga negara yang mana bekerja secara sejajar. Ini adalah menggambarkan semangat kesetaraan dan juga saling melengkapi pada menjalankan tugas kenegaraan.
Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, anggota MPR dipilih dengan segera dari hasil pemilu. Hal itu menunjukkan bahwa MPR adalah perwakilan dari pernyataan rakyat, pengumuman yang dimaksud mewujudkan demokrasi di bentuk keputusan-keputusan negara. Lembaga ini juga sudah ada memiliki kewenangan lalu tugas yang dimaksud di atur oleh undang-undang.
Secara lebih banyak rinci, wewenang serta tugas MPR diatur pada Pasal 4 kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tersebut ketika ini telah dilakukan diubah dengan Undang-Undang Republik Nusantara Nomor 13 Tahun 2019.
Wewenang kemudian tugas MPR
Berikut adalah wewenang serta tugas MPR:
Wewenang MPR:
- Mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya, setelahnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagai pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, langkah pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan lagi memenuhi kondisi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Melantik Wakil Presiden berubah menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau bukan dapat melakukan kewajibannya pada masa jabatannya.
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang mana diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di masa jabatannya.
- Memilih Presiden juga Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tiada dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon presiden serta duta presiden yang digunakan diusulkan oleh partai urusan politik atau gabungan partai urusan politik yang dimaksud pasangan calon presiden lalu perwakilan presidennya meraih pernyataan terbanyak pertama dan juga kedua di pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Tugas MPR:
1. Memasyarakatkan ketetapan MPR
MPR mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan ketetapan yang mana telah dilakukan diambil, agar penduduk mengenali pentingnya tindakan tersebut.
2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika
MPR bertugas untuk menyebarkan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Nusantara (NKRI), juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Mengkaji sistem ketatanegaraan
MPR berperan pada mengkaji juga mengevaluasi sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan UUD 1945, dan juga perbaikan sistem apabila diperlukan.
4. Menyerap aspirasi masyarakat
MPR mendengarkan lalu mengakomodasi aspirasi dari rakyat terkait penyelenggaraan Undang-Undang Dasar, untuk meyakinkan bahwa aspirasi rakyat tetap diperhatikan pada pemerintahan.
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
