JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum juga HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah pada menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang tersebut dikaitkan juga dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan tindakan hukum yang tersebut sudah ada lama sekali kemudian berlarut-larut. Publik telah meninjau tahapan drama demi drama yang tersebut terjadi serta bukan kunjung ada satu langkah yang digunakan tegas atau definitif yang digunakan kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno dikutipkan Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, pemilihan kepala daerah 2024 telah lama usai kemudian PDIP sudah pernah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, sejumlah gangguan pada konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di area jalan-jalan protokol di dalam Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif diadakan di dalam medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng lalu seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum untuk elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidak ada membayangkan bahwa tindakan hukum ini bukan bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, ia berharap agar perkara seperti itu dapat dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan juga dijalankan dengan prinsip yang tersebut baik.
