JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Daya kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di rapat di dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mendiskusikan terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Daya kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) melarang perdagangan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan bapak presiden adalah meyakinkan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang digunakan menjadi keperluan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran kemudian tidak ada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang tersebut main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa dikarenakan skema yang mana ada pada waktu ini telah berlangsung selama tambahan dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang digunakan mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan warga yang tersebut berhak.
“Diharapkan warga mendapatkan biaya dengan yang mana semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada pada tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai nilai Rp25.000 per tabung. Tidak semata-mata itu, ada juga yang mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus diadakan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG di area tingkat pengecer dengan meningkatkan status merek menjadi sub pangkalan yang tersebut lebih banyak mudah diawasi.
