JAKARTA – Rusia sudah pernah memblokir akses ke media instruksi Discord , dengan alasan perusahaan yang digunakan berbasis di area Amerika Serikat yang disebutkan menolak mematuhi undang-undang kemudian bekerja sejenis dengan otoritas lokal. Keputusan mirip juga diambil Turki pada waktu hampir bersamaan.
Aplikasi Discord yang dimaksud berbasis dalam San Francisco itu selama ini menjadi favorit para gamer dan juga prajurit Rusia di dalam garis depan. Discord sangat populer di tempat kalangan gamer, sebab ciri obrolan suaranya memungkinkan pemain berinteraksi secara real time.
Karena kurangnya moderasi yang digunakan ketat, media ini juga telah dilakukan digunakan secara bergerak selama konflik di dalam negara Ukraina oleh kedua belah pihak, termasuk untuk meninjau rekaman drone lalu mengkoordinasikan operasi militer. Discord tercatat mempunyai hingga 40 jt pengguna dalam Rusia lalu juga banyak digunakan pada lembaga pendidikan kemudian komunikasi perusahaan.
Dilansir dari New York Times, Hari Jumat (11/10/2024) data dari pengawas internet NetBlocks mengkonfirmasi Discord telah terjadi dibatasi pada beberapa penyedia internet di area Rusia.
Regulator internet Rusia, Roskomnadzor, menyatakan Discord dibatasi lantaran pelanggaran undang-undang lokal. Dengan menolak mematuhi undang-undang, Discord dapat disalahgunakan untuk tujuan teroris lalu ekstremis, perekrutan warga negara untuk tindakan tersebut, juga perdagangan narkoba.
Pemblokiran Discord memicu reaksi keras di tempat kalangan blogger militer Rusia serta prajurit, yang digunakan berpendapat alat komunikasi lainnya rutin kali bukan tersedia pada garis depan lalu memblokir aplikasi mobile yang dimaksud dapat menyebabkan lebih besar sejumlah korban dan juga kehilangan peralatan militer.
Beberapa anggota parlemen Rusia juga menyalahkan langkah tersebut, menyoroti bahwa layanan ini berguna bagi siswa kemudian guru dan juga bahwa Rusia pada waktu ini kekurangan alternatif lokal yang cocok.
Larangan di area Turki
Di Turki, Discord dilarang menyusul kebijakan pengadilan setelahnya media yang dimaksud dituduh gagal bekerja serupa dengan otoritas lokal. Regulator telekomunikasi negara yang disebutkan menyatakan sistem yang dimaksud juga telah dilakukan digunakan untuk pelecehan anak, pemerasan, dan juga pelecehan online.
“Kami bertekad untuk melindungi kaum muda juga anak-anak kami dan juga menjamin masa depan kami bebas dari publikasi berbahaya yang tersebut merupakan kejahatan dalam media sosial lalu internet,” kata Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunc di sebuah pernyataan di tempat X.
