JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tersebut sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target perkembangan sektor ekonomi 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja lalu stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk membantu perkembangan perekonomian 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang digunakan dilakukan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, perkembangan sektor ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan aturan adanya terobosan serta akselerasi yang dimaksud signifikan. Untuk mencapai bilangan bulat tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur lalu optimlaisasi pengelolaan kegiatan prioritas. Tak hanya saja itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar tidaklah menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidaklah ada negara yang dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidak ada menciptakan kerentanan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi di area masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan total kementerian di kabinet tidak ada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini bukan lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang diadakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tidak ada memberikan kegunaan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran pada beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang tersebut diadakan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang tersebut selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang dimaksud tidak ada berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran kemudian strategi perkembangan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan keseimbangan yang digunakan tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di area sisi lain, pemerintah juga harus menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidaklah menghambat kegiatan strategis yang dapat menyokong perkembangan dunia usaha berkelanjutan,” ucapnya.
