Candra Fajri Ananda. Staf Khusus Menkeu RI
PENERIMAAN negara merupakan salah satu komponen vital di memperkuat perkembangan serta stabilitas ekonomi nasional. Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan target pendapatan yang dimaksud harus dicapai melalui berbagai sektor, seperti pajak, cukai, bea masuk/keluar, juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Target ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa keinginan pembiayaan negara, termasuk untuk pengerjaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kegiatan sosial lainnya, dapat terpenuhi. Sayangnya, pencapaian target yang dimaksud kerap kali menghadapi tantangan yang tersebut memengaruhi stabilitas fiskal negara. Faktor-faktor seperti kondisi sektor ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi kemampuan pemerintah pada menghimpun pendapatan yang dimaksud telah dilakukan ditargetkan.
Sepanjang tahun 2024, perekonomian global bergerak sangat dinamis, teristimewa dipengaruhi Elnino, meningkatnya tensi geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dinamika USA, pelemahan Eropa, pemilihan umum dalam lebih besar dari 70 negara. Kondisi yang disebutkan memicu fragmentasi, proteksionisme, terganggunya rantai pasok, voltilitas harga jual komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar serta suku bunga dan juga stagnasi perkembangan kegiatan ekonomi global.
Bayang-bayang gelap dunia usaha dunia kian diperparah tatkala ketidakpastian arah kebijakan moneter global masih tetap saja tinggi, meskipun tekanan naiknya harga mereda kemudian suku bunga global mulai menurun. Alhasil, situasi yang disebutkan mutlak memicu kerentanan rantai pasok dan juga gejolak lingkungan ekonomi keuangan, teristimewa memunculkan tekanan nilai tukar lalu suku bunga di tempat bursa negara berkembang. Meski demikian – di tempat sedang ketidakpastian global – perekonomian Indonesia pada tahun 2024 tetap memperlihatkan resilien, dengan pertumbuhan ekonomi tetap saja kuat, naiknya harga yang mana terkendali, surplus neraca perdagangan, juga tekanan nilai tukar dan juga suku bunga yang mana relatif moderat jika dibandingkan dengan negara lain.
Pada perkembangannya, target penerimaan pajak, cukai, bea masuk/keluar, juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di area Tahun 2024 yang dimaksud telah lama ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) tidaklah sepenuhnya tercapai. Meski pendapatan negara mencatatkan peningkatan positif sebesar 2,1% dengan total realisasi Rp2.842,5 triliun, capaian yang dimaksud masih berada pada bawah ekspektasi.
Penerimaan perpajakan yang dimaksud mencapai Rp2.232,7 triliun serta meningkat 3,6% secara tahunan – tak lepas dari tantangan – khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang mana mengalami penurunan akibat merosotnya profitabilitas sektor pertambangan batu bara lalu lapangan usaha kelapa sawit lantaran moderasi nilai tukar komoditas. Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan lalu cukai hanya sekali mampu mencatatkan nomor Rp300,2 triliun atau bertambah 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekspor-impor, namun masih diwarnai oleh fenomena “downtrading” pada konsumsi hasil tembakau. Pun meskipun penerimaan dari bea meninggalkan menunjukkan tren positif, namun bea masuk justru mengalami tekanan akibat pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang dimaksud menurunkan tarif efektif. Begitu juga realisasi PNBP tahun 2024 yang mana tercatat mencapai Rp579,5 triliun atau 117,8% dari target APBN, namun masih menunjukkan tren kontraksi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, meskipun penerimaan negara meningkat positif, tantangan perekonomian global yang tersebut penuh ketidakpastian menciptakan capaian yang dimaksud belum optimal.
Tantangan Perekonomian 2025
Tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi tahun yang dimaksud penuh tantangan bagi pemerintah pada mengamankan pendapatan negara, khususnya di area berada dalam berbagai faktor eksternal yang mana dapat memengaruhi kinerja kegiatan ekonomi nasional. Pasalnya, dalam tahun 2025, situasi kegiatan ekonomi global yang dimaksud tak menentu diperkirakan akan memberikan tantangan besar bagi pencapaian penerimaan negara Indonesia.
