JAKARTA – Arab Saudi mengungkap pengumuman masalah nasib keanggotaan BRICS , pasca sebelumnya menolak bergabung walau mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara- negara mengalami perkembangan terdepan yang dipimpin Rusia-China. Menteri Sektor Bisnis serta Perencaan Negara, Faisal Al-Ibrahim menyatakan masih mengevaluasi kesempatan menjadi member BRICS.
Sebelumnya blok kegiatan ekonomi yang dimaksud dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, serta China, yang mana kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, serta Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS tiada berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
“Kami telah dilakukan diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami sudah pernah diundang ke banyak sistem multilateral lainnya di tempat masa lalu secara historis,” kata menteri dunia usaha Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Wadah Sektor Bisnis Global di tempat Davos, Swiss.
“Kami menilai banyak aspek berbeda sebelum langkah dibuat serta pada waktu ini, kami berada pada tengah-tengah itu,” bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh “selalu fokus untuk mengupayakan tambahan banyak dialog global.”
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi sama-sama dengan lima negara lainnya, sudah diundang untuk menjadi anggota kelompok yang dimaksud selama KTT BRICS ke-15, yang mana diadakan di dalam Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, pasca Presiden Javier Milei menentang langkah yang disebutkan untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS tidaklah bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS sudah menyetujui status ‘negara mitra’ untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, lalu Uzbekistan – yang mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang mana diselenggarakan oleh Rusia pada Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, setelahnya lebih lanjut dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara mengalami perkembangan tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen di sesi khusus KTT BRICS, pertemuan tingkat menteri, kemudian acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi tiada mengambil bagian di persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
