Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 , sektor keuangan bersiap menghadapi lonjakan kegiatan keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan permintaan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang mana identik tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh tambahan dari 110 jt orang yang dimaksud akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku bidang pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk menjamin kelancaran transaksi. Jalin, bersatu anggota sektor perbankan dan juga fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan operasi digital dan juga ATM dalam seluruh Indonesia.
“Kami telah dilakukan menyiagakan personel 24/7 untuk memverifikasi kelancaran operasional, teristimewa pada tanggal-tanggal dengan prospek operasi tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih banyak dari 80 institusi keuangan yang mana tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis pada menggalang kelancaran kegiatan selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang dikelola perusahaan telah terjadi terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, kemudian Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi lalu kesiapan infrastruktur, lapangan usaha pembayaran dapat memenuhi keinginan warga sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan kegiatan ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi kemudian keamanan. Ketua Tim Keselamatan Teknologi Pusat Pelaporan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya proses mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan data lebih lanjut dari 121 ribu laporan proses mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih besar dari 21% terkait persoalan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat dan juga penerapan teknologi deteksi dini untuk mengempiskan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi publik tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menyokong edukasi warga untuk melindungi data pribadi serta menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pembayaran yang digunakan aman dan juga inklusif, khususnya ketika lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
