JAKARTA – eksekutif Indonesia merancang Sistem Data Geospasial yang digunakan kuat, akurat, dan juga akuntabel untuk memperkuat target-target perkembangan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih lanjut cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan lalu Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia memulai pembangunan sistem informasi geospasial dengan mengacu terhadap Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada pembukaan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission dalam Paviliun Indonesia pada Forum Perubahan Iklim COP29 UNFCCC dalam Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan juga pemanfaatan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu memulai pembangunan sistem monitoring dan juga reporting yang tersebut kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, dan juga data deforestasi kemudian degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan sudah pernah memulai pembangunan SIGAP (Sistem Data Geospasial) KLHK, yang mana merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP menjalankan 102 informasi geospasial tematik yang tersebut diperoleh dari berbagai sumber, serta dilengkapi perangkat keamanan kemudian kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Pengetahuan Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang tersebut juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud menyatakan pemerintah Indonesia berikrar untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mengupayakan perencanaan dan juga pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
