Ketenteraman pemilihan gubernur 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

JAKARTA – Polri dinilai sudah ada bekerja sesuai koridor di menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya pada mengawal Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang dimaksud tumbuh dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, masalah keamanan juga ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin, saya kira tidak ada ada hambatan yang sangat serius yang muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Diskusi Komunitas Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang dimaksud datang terkait peran polri yang tersebut di tempat luar tupoksi merupakan hal-hal yang tersebut terus-menerus menjadi evaluasi internal. “Mungkin sekadar dugaan berbagai kalangan mengenai kerja Polri yang bukan sesuai dengan tupoksi semata-mata ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya pemilihan kepala daerah mestinya telah membuktikan kerja Polri yang digunakan tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang digunakan datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri di hal menjaga keamanan telah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang digunakan terjadi saya kira bisa jadi katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada ada yang dimaksud berlanjut sampai sekarang ya. Tantangan keamanan sudah ada beres sampai penetapan calon yang telah selesai diadakan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius miliki harapan agar Polri dalam tahun 2025 mendatang, semakin professional kemudian semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih lanjut baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang tersebut harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan juga otoritas yang tersebut bertanggungjawab berhadapan dengan regulasi pilkada. Bagaimana tempat Polri yang mana tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan,” tandasnya.






