Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA – Kemenko PMK sama-sama TNP2K mengatur pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan di penyelenggaraan desa. Latihan yang dimaksud merupakan bagian dari Inisiatif Penguasaan Pemerintahan lalu Pembangunan Desa (P3PD).

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan kemudian Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang dimaksud dijalankan di area Ibukota pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di area desa.

Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di area delapan kabupaten, di area antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, serta Minahasa Utara.

Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi pada P3PD, penerima kegiatan pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Ukuran Desa Membangun (IDM), juga isu pemberdayaan perempuan.

“Kami akan mengoleksi informasi terkait kebijakan atau acara pemberdayaan perempuan, tantangan, kemudian strategi implementasinya, peran pemerintah area serta desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk menyokong pemberdayaan perempuan di tempat tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).

Monalisa menambahkan, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau acara yang tersebut lebih lanjut tajam kemudian relevan di tempat tingkat desa.

“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di dalam Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 pada Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang digunakan melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan kemudian Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, lalu Kementerian Dalam Negeri.

Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian juga lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan di tempat desa-desa seluruh Indonesia, menyokong konstruksi yang dimaksud inklusif dan juga berkeadilan gender.