JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada dalam persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru di area bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, memiliki target ambisius untuk menggalakkan perkembangan sektor ekonomi hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan ekonomi Indonesia pada 2023 semata-mata mencapai 5,05%, sangat dari target tersebut. Ketimpangan sektor ekonomi antar wilayah masih signifikan, teristimewa antara Jawa lalu luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan juga Thailand, mencerminkan keperluan mendesak untuk perubahan struktural ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai kesulitan struktural yang dimaksud menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto terus menurun, merusak kekuatan peluang peningkatan ekonomi.
“Salah satu hal yang dimaksud tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, dan juga ini menjadi PR besar. Kenapa ini bisa jadi terjadi adalah material baku dan juga juga competitiveness dari teknologi yang dimaksud ada. Dan kita di area Universitas memiliki teknologi-teknologi baru, lalu juga SDM yang dimaksud unggul, serta riset energy nya juga kan ada pada universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Wadah dalam Jakarta, hari terakhir pekan (29/11/2024).
Empat provinsi sektor utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang mana tinggi, mahalnya materi baku, sulitnya akses komponen penolong, juga kebijakan perpajakan yang tersebut kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi sektor ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga serta penanaman modal juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang tersebut mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang dimaksud meningkat sejak 2018, teristimewa di merespons pandemi Virus Corona lalu persiapan pemilu. Namun pada 2024 dan juga 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang kemudian stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti penyelenggaraan infrastruktur serta sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang tersebut sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan ini akan stagnan hingga 2024.
