JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar sejumlah laporan yang mengumumkan jikalau berbagai institusi negara yang digunakan menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan ucapan pemilihan gubernur 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang disebutkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu sejumlah laporan terhadap institusi negara yang tidak ada netral,” kata Megawati pada tayangan video yang diputar ketika jumpa pers di area Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk urusan politik uang atau money politics yang tersebut dilaksanakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap penduduk Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang dimaksud lalu mengimbau penduduk tetap memperlihatkan teguh menghadapi preferensi kebijakan pemerintah mereka pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung penduduk di tempat Ghana yang digunakan menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan urusan politik mereka. “Pilihlah calon kepala wilayah lalu delegasi kepala area dengan bijak. Pilih yang tersebut terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
