Beijing – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan Nusantara konsisten tak melakukan retaliasi tarif terhadap Amerika Serikat, berbeda dengan apa yang digunakan telah lama dijalankan oleh pemerintah China.
"Mengenai tarif, kita sudah ada bersepakat tak akan makin retaliasi, itu sudah ada baik. Karena Indonesi dari dulu sudah ada memiliki kebijakan luar negeri yaitu mendayung ke antara dua karang, kita akan baik dengan semua pihak, Amerika Serikat kemudian China," kata Eddy Soeparno pada acara "Dialog Bersama" dengan sekitar 50 pendatang pelajar serta WNI pada KBRI Beijing pada Selasa (15/4).
Barang-barang Tanah Air yang tersebut masuk ke Negeri Paman Sam sempat akan dikenakan tarif 34 persen oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025, walaupun kebijakan itu kemudian pada 9 April 2025, Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari menghadapi tarif timbal balik ke tambahan dari 75 negara, satu di antaranya Indonesia.
Namun, Negeri Paman Sam kekal menerapkan tarif 145 persen terhadap barang-barang China dikarenakan China juga menerapkan tarif dagang 125 persen terhadap barang-barang Amerika Serikat yang mana masuk ke China.
"Tetapi jangan lupa, kita melakukan 'engagement' dengan siapapun, berdasarkan 'mutual benefit' serta 'mutual respect', jadi harus saling menghargai. Hal ini yang dimaksud sekarang agak terbalik-balik, sebab yang dimaksud namanya 'big power politics' kembali dimainkan lagi yaitu ketika negara-negara besar menekan dengan negara lemah," ungkap Eddy.
Padahal, menurut Eddy, ketika ini dunia sudap punya begitu sejumlah lembaga multilateral yang digunakan memberikan peningkatan produktivitas maupun hubungan kerja sejenis antarnegara yang digunakan baik.
"Jangan lupa juga sejak Perang Bumi II, sampai sekarang telah 80 tahun bukan berlangsung konflik besar. Sementara kalau kita lihat, 'trade war' itu kerap berakhir dengan konflik konvensional, peperangan antarnegara, itu yang dimaksud diperlukan kita pertimbangkan," tambah Eddy.
Eddy yang datang ke China pada 13-17 April 2025 untuk mengkaji masalah transisi energi juga pemanfaatan energi itu mengungkapkan pasca Negeri Paman Sam meninggalkan dari "Paris Agreement", maka China akan bermetamorfosis menjadi dominan pada sektor energi terbarukan.
"Karena China miliki teknologinya, kemampuan finansial, dan juga mereka itu melakukan transisi energi itu. Indonesi memang benar akan terpengaruh lantaran kita punya namanya 'Just Energy Transition Partnership' (JETP), yaitu pendanaan dari beberapa jumlah negara sahabat sebesar 20 miliar dolar Negeri Paman Sam untuk transisi energi Indonesia, partisipasi Amerika Serikat sebesar 2 miliar dolar Negeri Paman Sam tapi dana Amerika itu akan hangus bukan sanggup digunakan," jelas Eddy.
Terkait tarif impor oleh AS, Menteri Koordinator Lingkup Perekonomoian Airlangga Hartarto rencananya akan berangkat ke Negeri Paman Sam 16-23 April 2025 untuk bernegosiasi.
Selain Airlangga, delegasi juga terdiri dari Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan juga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang tersebut akan bertemu dengan United States Trade Representatives (USTR) maupun menteri perdagangan, menteri luar negeri lalu menteri keuangan AS.
Delegasi Indonesi telah lama mempersiapkan beberapa jumlah paket negosiasi yang akan dibawa di perundingan.
Pertama, Indonesi akan mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sebanding perdagangan lalu penanaman modal atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).
Kedua, otoritas akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen pada negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi kemudian komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan kemudian pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.
Solusi ketiga yang tersebut coba dibawa Indonesi yaitu meningkatkan impor lalu penanaman modal dari Negeri Paman Sam lewat pembelian migas.
Kemudian keempat, otoritas menyiapkan insentif fiskal juga non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk menggerakkan impor dari Negeri Paman Sam juga menjaga daya saing ekspor ke AS.
Artikel ini disadur dari Pimpinan MPR: Indonesia konsisten tidak retaliasi dalam perang tarif
