JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke pada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebab langkah yang dimaksud bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang mana tertuang di TAP MPR Nomor VI lalu VII Tahun 2000, juga langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang tersebut memisahkan Polri dari TNI.
“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama aksi siswa juga elemen publik sipil kala itu adalah memisahkan peran serta fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang dimaksud mengupayakan supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian penguatan demokrasi,” kata Rifqi, yang digunakan akrab disapa Gus Rifqi, Mingguan (1/12/2024).
Gus Rifqi juga mengingatkan, tindakan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum juga keamanan di negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. “Keputusan itu tidak sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk merancang sistem demokrasi yang mana lebih lanjut sehat,” tambah Gus Rifqi.
GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke pada TNI akan mengkhianati semangat reformasi serta berpotensi mengurangi kekuatan demokrasi. “Langkah itu hanya saja akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan kemudian mengaburkan fungsi masing-masing institusi di sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan umum terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. “Pemisahan ini telah terjadi terbukti efektif selama tambahan dari dua dekade, menghasilkan kembali penegakan hukum yang mana tambahan transparan lalu berkeadilan,” kata Gus Rifqi.
Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan berbagai pengambil kebijakan pada waktu ini adalah aktivis Reformasi 1998.
“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidaklah melupakan perjuangan siswa kemudian rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.
